Bojakan: Desa yang Dihitung Tanpa Pernah Didatangi

Bojakan tercatat rapi dalam dokumen perencanaan.
Namanya ada di tabel, angkanya masuk laporan, dan statusnya sah sebagai desa.
Hanya satu yang tidak pernah benar-benar sampai ke sana: pemahaman.

Negara menghitung Bojakan dari kejauhan, lalu menganggap perhitungannya cukup.

Desa ini terdiri dari beberapa dusun yang dipisahkan oleh sungai, hutan, dan perbukitan. Jarak antar wilayah bukan perkara kilometer, melainkan waktu tempuh berjam-jam, biaya besar, dan tenaga yang terkuras. Namun semua itu menguap ketika kebijakan disusun. Bojakan diperlakukan sama dengan desa yang aksesnya mudah, jalannya mulus, dan biayanya murah.

Sejak awal, ketidakadilan itu sudah dilembagakan.

Pendidikan di Bojakan sering kali tidak berangkat dari kebutuhan desa, melainkan dari standar yang dibuat untuk wilayah lain. Anak-anak belajar untuk pergi, bukan untuk kembali. Mereka yang meninggalkan kampung dianggap berhasil, sementara yang bertahan dinilai gagal. Desa kehilangan generasi, lalu ditanya mengapa tidak berkembang.

Sistem tidak pernah bertanya apakah desa diberi alat untuk tumbuh.

Dalam ekonomi, ironi itu terlihat jelas dalam program ketahanan pangan, termasuk budidaya jagung. Petani bekerja, lahan disiapkan, lembaga ekonomi desa mendampingi. Namun biaya produksi yang tinggi, distribusi yang mahal, dan risiko gagal panen yang besar jarang masuk hitungan. Target ditetapkan seolah ladang berada di pinggir jalan raya.

Ketika hasil tidak sesuai harapan, yang disorot adalah petani dan desa.
Sistem tetap merasa benar.

Pemerintahan desa menghadapi tekanan yang lebih sunyi tapi lebih berat. Standar biaya perjalanan dinas antar desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi ditetapkan secara seragam, seolah semua wilayah memiliki akses yang sama. Padahal bagi desa seperti Bojakan, satu perjalanan bisa menyita waktu berhari-hari dan biaya berlipat.

Akibatnya, desa sering menalangi biaya dari kantong sendiri demi memenuhi kewajiban administratif. Negara menuntut laporan tepat waktu, tetapi tidak pernah bertanya bagaimana laporan itu diperjuangkan.

Seorang aparatur desa senior yang lama bekerja di wilayah terpencil pernah menyebut, masalah desa bukan pada lemahnya tata kelola, melainkan pada aturan yang tidak pernah mengenal medan. Administrasi diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Desa dipaksa taat, tanpa pernah diperlakukan adil.

Di sisi lain, hutan bagi warga Bojakan bukan sekadar kawasan konservasi. Ia adalah ruang hidup, sumber pangan, dan bagian dari identitas. Ketika kebijakan konservasi datang tanpa dialog setara, warga merasa sedang diatur di rumahnya sendiri. Konservasi yang meminggirkan manusia tidak menyelesaikan masalah, hanya menundanya.

Bojakan tidak menolak negara.
Yang ditolak adalah cara negara hadir setengah-setengah.

Selama desa hanya dipahami lewat angka dan standar,
selama jarak dianggap sekadar urusan peta,
selama kebijakan dibuat tanpa pernah benar-benar datang,

maka ketertinggalan desa seperti Bojakan bukanlah kegagalan warganya,
melainkan jejak kebijakan yang memilih untuk melihat dari jauh,
dan merasa cukup dengan itu.